Catan buat Bupati Mimika dan Puncak

Catatan : Bupati Puncak dan Timika penyataan ini dari hati bicara apa dari denggul ,daerah Puncak dan Timika birokrat orang pendang yang pimpin apa2 percaya kan orang pendang terus baru AOP kemanakah? hanya ingin jadi pemimpin otoriter terus berjuang alam sayang beliau_ beliau tapi sistem kolonialisme tidak syg beliau_beliau besok pemekaran Papua Tengah jadi beliau2 bawah ke jakarta dan di vaksinasi. Tdk tau tujuan nya apa koreksi sendiri.  Fakta yang terjadi dalam tahun 2020 ini pemimpin senior kita meninggal berterus2 10 pahlawan. Apa tdk analisis kejadian ini pak orang jakarta tidak butuh MANUSIA PAPUA Tetapi ALAM DAN KEKAYAAN. Dan tahun ini punya program                            1. Menghilangkan Etnis Malanesia.                                   2. Imingrasi to Papua 3.Daerah papua jadi Operasi Militer.                                       Dlm catatan pdt.Dr. Socratez Yoman, MA

 Realitas

PARA SARJANA PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI NEGARA YANG TIDAK MENGERTI SYARAT-SYARAT PEMEKARAN PEMERINTAHAN BARU

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman,MA

Istilah kata "tidak mengerti" dan "belum mengerti" layak dialamatkan kepada beberapa orang yang bergelar sarjana dan master atau bergelar S3. Katanya, orang-orang Papua sudah banyak yang sudah sarjana, master dan juga bergelar S3???? Dari para sarjana ini kebanyakan dari jurusan politik, administrasi negara dan pemerintahan.

Kita semua, termasuk penulis bergelar S3, namun penguasa Indonesia sedang mempermainkan martabat kami dan tertawa kami. Karena, kita bertingkah laku dan berpikir, berbicara seperti orang-orang yang tidak terdidik, tidak ada ilmu dalam hidup kita. Sepertinya selama kuliah kita orang-orang yang membeli nilai kepada para dosen dan ijazah di universitas.

Buktinya?

Para sarjana ini ramai-ramai mendukung pemekaran provinsi-provinsi BONEKA Indonesia yang diskenariokan oleh Menteri Dalam Negeri, Haji Dr. Tito Karnavian untuk kepentingan politis dan proses pemusnahan etnis orang asli Papua lebih cepat dengan sistematis, terstruktur, terlembaga, masif dan kolektif.

Penulis bukan orang berlatar belakang dari jurusan administrasi negara dan pemerintahan, melainkan dari background Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Cenderawasih Jayapura. Tapi, penulis sedikit mengerti tentang syarat-syarat atau kriteria pembentukan suatu pemerintahan baru yang HARUS dan MUTLAK dipenuhi, yaitu:

1. Jumlah

2. Luas wilayah

3. Sumber Daya Manusia

4. Sumber Daya Alam

5. Sumber Dana

Paradoks dalam konteks Papua dari lima syarat ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut.

1. Jumlah penduduk dua provinsi Papua dan Papua Barat HANYA 4.392.025 jiwa.

Sangat lucu dan aneh serta sangat tidak rasional penduduk 4 juga jiwa dibutuhkan 6 provinsi di Tanah Papua.

Sedangkan jumlah Penduduk:

Jawa Barat 46.497.175 jiwa;

Jawa Tengah 35.557.248 jiwa;

Jawa Timur 38.828.061; Tetapi tidak ada pemekaran provinsi-provinsi baru.

Apakah layak 4 juta penduduk membutuh 6 provinsi di Tanah Papua?

2. Luas wilayah. Untuk luas wilayah masuk akal karena Papua wilayah luas dan sangat kaya.

3. Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia juga menjadi tantangan tersendiri yang perlu menjadi perhatian yang sangat serius.

4. Sumber Daya Alam. Ya, SDA tidak menjadi masalah. Tidak perlu dijelaskan.

5. Sumber Dana. Masalah besar ialah darimana dana besar untuk membiayai pemekaran provinsi-provinsi baru di Papua?

Indonesia sedang sakit parah dengan

utang Indonesia kepada bangsa-bangsa asing sebagai berikut:

5.1. Utang Indonesia Tahun 2020

Posisi utang Indonesia per Juli 2020 telah menyentuh Rp 5.434,86 triliun. Utang tersebut terdiri dari SBN Rp 4.596,6 triliun, pinjamanRp 10,53 triliun, dan ULN Rp 828,07 triliun. Rasio utang terhadap PDB telah naik menjadi 34,53 persen dari sebelumnya 33,63 persen pada Juli 2020.

5. 2. Utang Indonesia Tahun 2021

Pemerintah menargetkan utang baru padatahun 2021 sebesar Rp 1.177,4 triliun. Sebagian besar utang tersebut didapat melalui penerbitan SBN sebesar Rp1.207,3 triliun.

Pemekaran Provinsi dan Kabupaten itu operasi militer dan operasi transmigrasi atas nama pembangungan untuk pemusnahan penduduk asli Papua dengan sistematis, terstruktur, terlembaga, masif dan kolektif. Kalau alasan kesejahteraan, tetapi fakta di depan mata kita bahwa penduduk di Jawa dan Jakarta lebih banyak miskin dan tidur dibawah kolong jembatan dan banyak pengemis hidup tanpa tanah dan juga tanpa harapan.

Dalam buku berjudul: Pintu Menuju Papua Merdeka (Yoman:2000, hal.78-86) diungkap Dokumen Sangat Rahasia dari Departemen Dalam Negeri, Dirjen Kesbang dan LINMAS untuk pemekaran provinsi Papua.

Dalam buku berjudul: Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat (Yoman: 2007), pada bab 5 dibongkar dokumen rahasia Negara untuk pemekaran provinsi-provinsi di Tanah Papua.

Dokumen rahasia itu juga diulas kembali sebagai peringatan adanya ancaman bahaya itu dalam buku berjudul: Otomomi, Pemerakan, dan Merdeka (Yoman:2010).

Dokumen yang disebut Dokumen Sangat Rahasia bertujuan untuk pengkondisian wilayah dan pengembangan jaringan komumikasi dalam menyikapi perkembangan tuntutan Papua Merdeka.

Dokumen Sangat Rahasia itu bernomor: 578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tanggal 9 Juni 2000. Dan juga "Dokumen Dewan Ketahanan Nasional Sekretariatan Jenderal, Jakarta, 27 Mei 2003 dan tanggal 28 Mei 2003 bertema: Strategi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Separatis di Papua melalui Pendekatan Bidang Politik dan Keamanan."

Seluruh rakyat Indonesia dan rakyat Papua perlu ketahui, bahwa Negara Indonesia melakukan operasi militer, operasi transmigrasi, operasi pemekaran kabupaten dan provinsi di Tanah Melanesia di West Papua. Operasi-operasi ini merupakan sejarah kekerasan terpanjang di Asia. Tiga bentuk operasi ini dilaksanakan pemerintah Indonesia secara sistematis, terpogram, terorganisir, terlembaga, kolektif dan masif. Tujuan utama dari operasi-operasi ini untuk PEMUSNAHAN penduduk orang asli Papua.

Hermanus (Herman) Wayoi pernah menyatakan: "Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggatinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan mendatangkan transmigrasi dari luar daerah dalam jumlah ribuan untuk mendiami lembah-lembah yang subur di Tanah Papua. Dua macam operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan Ras Melanesia di tanah ini…” (Sumber: Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan Di Papua Barat: Yoman, 2007, hal. 143). Dikutip dari Makalah Tanah Papua (Irian Jaya) Masih Dalam Status Tanah Jajahan: Mengungkap Hati Nurani Rakyat Tanah Papua ( Bandar Numbay, Medyo Februari 1999).

Akhir dari tulisan pendek ini, penulis memberikan pertanyaan kepada para sarjana yang berjuang untuk pemekaran provinsi-provinsi baru di Tanah Papua?

1. Apakah layak dan memenuhi syarat 6 provinsi hanya untuk 4 juta penduduk di Papua dan Papua Barat?

2. Apakah Anda semua ditugaskan oleh negara untuk mendukung dan memperkuat mempercepat pemusnahan etnis orang asli Papua yang tersisa hanya 4 juta ini?

3. Bagaimana masa depan anak cucu Anda kalau Tanah ini dikuasai oleh orang-orang Melayu dalam 6 provinsi-provinsi baru yang Anda perjuangkan?

Sebenarnya, Anda semua tidak sadar, Anda sedang mendukung dan memperkuat operasi militer dan operasi transmigrasi untuk pemusnahan penduduk asli Papua.

Doa dan harapan penulis supaya tulisan singkat ini berguna.

Waa....Waa.....Waa.....Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom, 5 Februari 2021

Penulis: Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

Anggota:

1. Dewan Gereja Papua (WPCC)

2. Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC)

3. Aliansi Baptis Dunia (BWA).