PERNYATAAN SIKAPALIANSI MAHASISWA PAPUA KOTA SURABAYA

‘’ HAM DAN DEMOKRASI ’’
sama bersatu untuk mengakhiri penipuan sejarah dan
penderitaan di yang ada di Tanah West Papua.
Medan Juang, 25 Maret 2023
West Papua. Sehingga, aparat keamanan [ TNI dan POLRI ]
menjadi anjing penjaga para pemodal untuk meraup banyak
untung dari eksploitasi sumber daya alam (SDA) Papua yang
melimpah, bahkan TNI dan POLRI dengan dalih operasi
kontra pemberontakan dan transmigrasi terus memperlancar
aktivitasnya di papua. Hal ini menyebabkan kasus-kasus
pembungkaman kebebasan berekspresi secara damai terus
berlanjut. Larangan pengibaran bendera Bintang Kejora tetap
diberlakukan, dan, tidak ketinggalan, tetap terjadi
pembunuhan di luar hukum oleh TNI/Polri.
bahkan, Presiden Jokowi mengizinkan militer memperluas
struktur teritorialnya dengan membangun dua komando
daerah militer (kodam) baru, salah satunya di Provinsi Papua
dan Papua Barat. Pihak militer mengklaim bahwa hal ini
diperlukan dalam rangka melawan gerakan perlawanan
Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Namun, TPNPB tidak hadir dalam jumlah yang signifikan di
tanah West Papua. Tampaknya militer tengah berusaha
menjustifikasi penambahan struktur komando teritorial yang
bisa membuat mereka terus melanggengkan kepentingan
bisnisnya.
Sedangkan, di lain sisi Jokowi – Ma'ruf Amin serta Mahfud
Md tidak mau mendengarkan apa keinginan TNPN PB dan
Rakyat Papua, untuk segera melakukan ‘’PERUNDINGAN’’
melainkan pemerintah indonesia membantah pernyataan
tersebut.
Serangkaian penjelasan di atas dapat menyimpulkan bahwa
akar permasalahan yang terjadi di West Papua adalah
cacatnya sejarah Aneksasi. Kondisi ini kemudian
membuahkan praktek militerisasi yang berimbas pada
maraknya pelanggaran HAM (pembunuhan di luar hukum,
penangkapan, penyiksaan, pembungkaman kebebasan
berpendapat), penyingkiran Orang Asli Papua (OAP), dan
kerusakan lingkungan. Karenanya diperlukan sebuah
mekanisme penyelesaian yang damai dan demokratis, yakni
hak menentukan nasib sendiri.
Maka, dengan ini, kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP),
menyatakan sikap politik sebagai berikut:

1. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi
Demokratis bagi Bangsa West Papua
2. Cabut UU Otonomi Khusus Jilid II dan Hentikan
Pembentukan Daerah Otonomi Baru: Papua Barat Daya,
Papua Tengah, Pegunungan Papua Tengah, Papua Selatan
3. Buka akses jurnalis asing dan nasional seluas-luasnya di
West Papua
4. Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua
5. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap
mahasiswa West Papua di Indonesia
6. Bebaskan Viktor Yeimo, Melkias KY, serta seluruh tahanan
politik West Papua tanpa syarat
7. Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh serta tolak
pengembangan Blok Wabu dan eksploitasi PT Antam di
Pegunungan Bintang
8. Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar
HAM
9. Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan Pemerintah
Republik Indonesia dan TNI-Polri
10. Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya,
Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maybrat, dan Seluruh
Wilayah West Papua lainnya
11. Cabut Omnibus Law, UU Minerba, UU KUHP, Serta seluruh
Produk Indonesia yang melanggengkan Penindasan,
Pembunuhan dan Perampasan Ruang Hidup Rakyat Papua.
12. Indonesia Stop Etnosida, Ekosida Dan Genosida Di West
Papua
13. Belanda harus bertanggung jawab untuk menuntaskan proses
dekolonisasi West Papua sebagaimana pernah mereka
janjikan
14. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil
dan demokratis dalam proses menentukan nasib sendiri,
pelurusan sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM yang
terjadi terhadap bangsa West Papua
15. Mendesak Pemerintah RI untuk memberikan akses seluasluasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau situasi
HAM di West Papua secara langsung
16. Berikan Jaminan kebebasan akses informasi, berekspresi,
berorganisasi dan berpendapat bagi bangsa West Papua
17. Mendukung Pernyataan Egianus Kogoya ‘’ Segera Indonesia
Buka Meja Perundingan, yang di Fasilitasi Oleh PBB''
Demikian pernyataan sikap ini dibuat. Kami menganjurkan
kepada rakyat Indonesia yang bermukim di West Papua
untuk mendukung perjuangan bangsa West Papua. dalam
menentukan nasib sendiri. Juga penting kami sampaikan pada
rakyat Indonesia, West Papua, dan