Masyarakat Papua memiliki kekhawatiran besar jika RUU TNI benar-benar disahkan. Salah satu hal yang paling dikhawatirkan adalah semakin luasnya dominasi militer dalam kehidupan sipil. Saat ini saja, TNI sudah terlibat dalam berbagai sektor seperti pembangunan, perkebunan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan makan gratis pun TNI yang jakankan di papua . Dengan adanya RUU ini, mereka akan lebih leluasa menduduki jabatan sipil, yang dikhawatirkan akan mempersempit ruang demokrasi dan menghilangkan peran masyarakat adat dalam menentukan arah pembangunan di tanah mereka sendiri.
Selain itu, masyarakat Papua khawatir bahwa RUU ini akan semakin mempercepat pengambilalihan tanah adat untuk proyek strategis nasional. Selama ini, banyak kasus di mana masyarakat adat kehilangan tanah leluhur mereka akibat eksploitasi sumber daya alam yang didukung oleh aparat keamanan. Jika TNI diberikan kewenangan lebih besar untuk ikut serta dalam kebijakan sipil, maka kemungkinan besar proyek-proyek yang merugikan masyarakat adat akan semakin mudah dijalankan tanpa mempertimbangkan hak-hak mereka.
Kehadiran TNI dalam sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi kekhawatiran lain. Seharusnya, pendidikan dan layanan kesehatan dikelola oleh tenaga profesional sipil yang memahami kebutuhan masyarakat setempat, bukan oleh institusi militer. Jika militer memiliki kendali lebih besar dalam sektor ini, maka ada risiko kebijakan pendidikan dan kesehatan di Papua semakin tidak berpihak kepada rakyat, dan justru lebih diarahkan untuk kepentingan negara atau pihak tertentu yang memiliki agenda terselubung.
Terakhir, masyarakat Papua takut bahwa dengan disahkannya RUU ini, ruang demokrasi semakin tertutup dan suara mereka semakin sulit didengar. Dengan kekuatan lebih besar, TNI bisa lebih mudah mengendalikan narasi dan menekan kritik terhadap kebijakan yang merugikan rakyat. Mengingat sebelum RUU TNI ditetapkan saja TNI sudah masuk ke berbagai aspek kehidupan di Papua, maka jika undang-undang ini benar-benar disahkan, mereka akan semakin leluasa menguasai ranah sipil tanpa batasan yang jelas. Saat ini, keterlibatan TNI sudah terlihat dalam proyek-proyek strategis nasional, sektor pertambangan, perkebunan, pendidikan, dan kesehatan—sering kali tanpa melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Jika RUU ini diberlakukan, kontrol militer terhadap berbagai sektor akan semakin kuat, yang berpotensi memperburuk ketimpangan, mempersempit ruang demokrasi, dan mengancam hak-hak masyarakat Papua atas tanah serta kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka melihat bahwa menolak RUU TNI adalah satu-satunya cara untuk melindungi masa depan Papua dari dominasi militer yang semakin luas dan eksploitasi yang lebih besar.
Maka dari itu, menolak RUU TNI adalah satu-satunya cara untuk mencegah dominasi militer yang semakin luas di Papua. Jika undang-undang ini disahkan, TNI akan semakin leluasa menguasai berbagai sektor tanpa batasan yang jelas, memperburuk ketimpangan, serta mengancam hak-hak masyarakat adat atas tanah dan kehidupan mereka. Oleh karena itu, masyarakat Papua harus bersuara, melawan, dan menolak RUU TNI demi menjaga hak, keadilan, dan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
By. M. Y
#TolakRUUTNI
#PapuaBukanMiliter
#LawanDominasiMiliter
#JagaHakMasyarakatAdat
#DemokrasiUntukPapua
#StopEksploitasiPapua
#PapuaButuhKeadilan
0 Comments