Jangan Terlena "Kau Papua", Bangsamu Sedang Mati!

 

Oleh: Willy Sardi

Saya sebagai orang Melayu, yg lahir di Jakarta,  yg mempelajari ilmu-ilmu sosial dan belum lama tinggal di Papua ini sedang melihat kamu terlena tetapi sesungguhnya  kamu sedang mati, bangsa kamu akan segera tinggal cerita.  

Karena itu,  saya hanya mau memberitahukan tanda2 kematian masa depan anda secara pribadi dan bangsamu di masa depan.  Saya cukup beritahu dan anda sendirilah cari solusinya, apa solusi yg tepat atas kondisimu,  kondisi bangsamu. 

Berikut tanda-tanda kamu orang Papua dan bangsamu akan tinggal cerita segera: 

Pertama, kalian,  orang Papua kini punya satu musim baru. Musim yang tak banyak saya jumpai di Jawa, bahkan dalam buku sejarah.  Bukan hanya musim matoa,  musim kemarau atau musim mangga,  musim muntaber untuk anak-anak kalian. Tapi,  musim baru kalian adalah musim kematian tiba-tiba. Hari-hari ini,  tidak hanya pimpinan gereja kalian saja yang mati tiba-tiba tetapi lihatlah di sekeliling anda,  banyak orang Papua mati tiba-tiba.  

Tidak ada yang tahu pasti penyebab musim baru itu.  Mereka mati misterius. 

Kedua,  ini lanjutan dari yang nomor satu di atas.  Kalian orang Papua kini punya satu penyakit baru yang belum banyak dijumpai di dunia kedokteran modern.  Penyakit itu ialah penyakit "jatuh". Para pemimpin gereja kalian mati karena penyakit "jatuh". Ini penyakit berbahaya. 

 

Coba kalian,  orang Papua renungkan,  Pastor Nato Gobay, jatuh tiba-tiba di kamar mandi dan meninggal. Itu setelah 30 menit sebelumnya memimpin ibadah di salah satu gereja katolik di Nabire sana. 

Pastor Yulianus Mote, dikabarkan jatuh pingsang tiba-tiba di bandar udara wamena saat berangkat dari Jayapura ke Wamena. Ia berobat ttp tdk tertolong dan meninggal. 

Pastor Neles Tebay jatuh tiba-tiba di ruang kuliah di salah satu kampus calon imam di Jayapura. Ia berobat dan tdk tertolong dan kemudian meninggal.

Kemudian, Uskup Timika,  Mgr. John Philip Saklil jatuh di halaman rumah uskup dan meningal. Ia meninggal setelah sebelumnya memimpin misa.  

Kalian,  orang Papua tahu bahwa mereka jatuh karena mereka ini pimpinan umat dan informasinya disebarkan. Coba cari tahu dan hitung sekeling anda,  berapa orang lain lagi yang mati dengan model ini.  Banyak.  

Ketiga, para pimpinan kalian mati misterius. Dalam sejarah yang saya pelajari, kematian pemimpin adalah pukulan telak,  ia adalah kematian sebuah komunitas,  kematian bangsa. Kematian pemimpin adalah duka panjang, bukan karena semata2 kehilangan fisik tetapi ia membawa pergi ide,  gagasan,  semangat, dan visi. 

Mereka yang meninggal saat2 ini adalah pemimpin gereja. Banyak pemimpin kalian di birokrasi dan politik juga mati misterius, ada yang pelan2, ada yang mati seketika.  Kalian tahu,  Arnold Ap,  Theys,  Gubernur Salosa, Wospakrik,  Agus Alua,  dan anda pasti tahu yang lain. Yang wajar adalah meninggal normal karena sakit atau sudah umur tua.  

Anda pasti tahu yg mati berlumuran darah, pasti banyak.  Ini yg misterius.. 

Keempat, kalian banyak doktor dan master. Sarjana berlimpah. Ada tamatan luar negeri,  ada tamatan dalam negeri dan ada yg tamat di tengah realitas yang membunuh kalian di Papua.  

Tp,  kalian diam atas masalah2 bangsamu yang sudah stadium empat ini,  jika itu adalah penyakit.. 

Gelar kalian hanya di atas kertas,  tak bisa buat apa2 untuk tanah airmu. Anda hanya urus perutmu,  anda hanya urus jabatanmu,  anda terhanyut dalam rutinitasmu dan tepuk dada, bangga dgn gelarmu.  

Anda tidak menulis, anda tidak buat kajian,  anda tidak berjuang, anda jijik berada di jalanan untuk melawan,  anda tidak menjadi diplomat,  anda tidak urus tanah adatmu,  anda tidak mendidik kaummu. 

Itu artinya,  anda memang ingin membiarkan bangsmu mati atau gelarmu hanya di atas kertas dan tidak belajar sungguh2 untk mengerti realitasmu.  

Apakah anda sengaja ataupun tidak paham, yang jelas, saya mau memberitahu bahwa,  ketika orang sekolah (doktor,  master,  dan sarjana) diam membisu maka itu tandanya bangsa itu sedang mati pelan-pelan.  Matinya aktivitas intelektual adalah matinya sebuah bangsa.  

Kelima, orang Papua lupa budaya. Budaya bukan sekedar pakaian adat,  tapi keseluruhan tatanan  kehidupan: religi, sistem politik,  mata pencaharian,  kesenian,  peralatan,  bahasa,  sistem dan pengetahuan. 

Kalian gemgang erat2 segala yang baru datang.  Lalu,  kalian lupa diri dan terlena dan mereka ambil apa yang kalian tinggalkan.

Jangankan budaya,  anda tinggalkan mamamu sendiri,  anda pergi kawin dengan yang putih. Yang putih dan semua yang datang dari luar lebih baik.  Itu cara anda membunuh mamamu,  budayamu dan masa depan bangsamu secara pelan tapi pasti. 

Keenam, kalian pemalas dan hidup dari belas kasihan dan judi.  Kalian, orang Papua itu saya amati pemalas,  duduk saja,  cerita-cerita saja,  habiskan waktu. Jalan minta sana minta sini sama saudara lain, harap sana harap sini. Setelah dapat uang habiskan saat itu juga,  sisanya main judi,  togel. Uang habis jalan minta  lg ke saudara padahal sudah sarjana, padahal sehat dan badan kuat,  padahal hutanmu luas, tanahmu subur.  

Satu pemuda bisa habiskan uang 3 atau 4 juta dalam satu bulan. Uang itu dapat dari mana, sedangkan ia tidak punya pekerjaan,  tidak punya kebun,  tidak punya ternak? Jawabannya adalah ia dapat dari belas kasihan orang lain dan judi. 

Saya ketemu dua pemuda di Kantor Gubernur. Tas mereka berisi. Saya ajak cerita, apa yang mereka isi dan apa kerja mereka.  Yang mereka isi adalah proposal dan buku togel. Mereka begitu polos,  saya amati mereka keliling jual2 proposal dari satu ruangan ke ruangan lain di kantor gubernur. Mereka tidak bekerja, satu orang sarjana dan satunya lagi pemuda.  

Satu kesempatan,  saya dengan beberapa teman kami kerja borongan di tanah Hitam. Kami pendatang dua orang dan mereka anak Papua tiga orang. Kami dibayar masing2 orang Rp. 4.700.000. Satu minggu kemudian,  saya tanya, masih adakah yang itu?  Uang mereka sudah habis.  Satu orang beralasan,  uang itu bayar spp adiknya. Satu lagi,  bagi-bagi dengan keluarga.  Satu lagi yang parah,  ia mengesal karena uang itu habis minum dan main togel. 

Tidak banyak orang Papua yang saya jumpai hargai proses dan tekun serta hemat. Sebagian hanya mau cepat jadi dan kejar yang besar,  tidak ada usaha2 kecil,  kecuali mama2 yang jualan. Anak muda takut jualan,  jaga gengsi,  jalan rapi2 tapi dompet kosong. 

Ketujuh, perempuan muda Papua hancur.  Sore-sore,  apalagi malam minggu kota Jayapura penuh gadis2 belia Papua bercelana mini. Mulut penuh pinang dan rokok di tangan.  

Mereka berkelompok hingga larut malam. Mereka buat apa?  Mereka menunggu bookingan dari siapa saja yg mau ajak jalan,  sekedar minuman keras atau seks dengan bayar murah.  Yang penting dapat uang,  entah 100 rb. Ada yang anak sekolh dan ada yg sdh tdk sekolah. Saya ajak ngobrol,  mereka cerita d rumah tdk ada makanan dan cari uang sekolah.  

Jika perempuan hancur,  bagaimana mereka akan menikah,  mengandung, melahirkan anak yg sehat dan mendidiknya menjadi besar untuk gantikan pemimpin kalian yg sudah banyak mati.  Bagaimana mereka akan urus suami jika sdh hancur begini.  Perempuan kuat, bangsa kuat.

Kedelapan,  orang tua malas tahu dgn pendidikan anak. Tidak ada budaya belajar di rumah. Beberapa rumah di teman2 Papua tdk ada meja belajar untuk anak mereka.  Satu kamar, anaknya dengan dua tiga orang tamu dr saudara lain. Sore hari anak2 tdk ada kebiasaan belajar di beberapa rumah yang saya kunjungi.  Makan mlm larut malam sekali,  ada yang jam 9,  anak yg paling kecil sdh tdr. Ayah dan ibu,  punya urusan masing2, tdk dampingi anak belajar.  

Pada pagi hari,  saya perhatikan di jalanan,  tidak banyak orang Papua yg antar anak ke sekolah. Padahal di rumah ada mobil dan motor.  Ada satu pejabat punya mobil dua dan motor ada satu di rumah tp pgi hari dia bagi uang sama anaknya.  Dia tdk antar, anak jalan sendiri,  naik ojek. Ini bukan soal kasih uang tp ini soal bagaimana bentuk kasih sayang orang tua. Pendatang juga punya uang tp mereka antar anak mereka, lihat di lampu merah pagi hari.  Bicara tuan tanah tp tidak urus pendidikan anak baik2, bagaimana mau jd tuan rumah. 

Kesembilan,  kakak saya kenal banyak orang Papua yang menyebut diri pengusaha tapi setelah saya tanya pengusaha itu artinya punya CV dan PT. Mereka jalan cari proyek di dinas2, setelah dapat, kerja selesai dan uang habis.  Tdk ada yang buat unit usaha yang profit atau datangkan uang. Ini beda dgn pendatang.  

Kesepuluh, jual tanah. Orang Papua jual tanah kepada kami. Kalian tdk kontrakkan. Padahal kalian punya anak banyak.  Anak2 kamu akan ke manakan kalau sdh kami kuasai semua.  

Kesebelas,  sekolah pinggiran dan kampus dan jurusan yang bisa cepat jadi sarjana. Tidak banyak anak2 Papua yg masuk di sekolah bermutu. Anak2 Papua banyak saya jumpai di sekolah2 pinggiran, sekolah yg dpat nilai gampangan dan masuk diperguruan tinggi yg biasa2 pada jurusan2 sosial semua.  Jadi,  orientasi mencari nilai dan ijazah,  tidak cari kemampuan otak dan keterampikan untuk hidup kalian. 

Keduabelas,  kampus2 sepi dengan mimbar akademik. Tdk banyak kampus di Papua yg lakukan seminar2 atau aktivitas lain.  Para dosen juga tdk banyak yg menulis karya ilmiah yang terkait dgn bidang ilmu atas kondisi rill di Papua.  

Ketigabelas,  ruang ekspresi disumbat.  Saya lihat hal berbeda di Papua dgn di Jawa. Di sini,  orang tdk boleh demo,  langsung ditangkap atau dibubarkan dititik aksi. 

Ketigabelas,  saya tidak jumpa wartawan luar negeri di Papua.  Media2 di Papua saya tidak temukan bikin liputan yang berkualitas.  Saya menyebut majalah dinding sekolah/pemerintah.  

Keempatbelas,  yang jual ikan kebanyakan bukan orang Papua,  yg jual hasil kebun kebanyakan bukan orang Papua, yang tambang rakyat jg bukan orang Papua,  yang jual pinang juga sekarang bukan orang Papua,  apalagi kios atau toko.  

Kelimabelas,  petinggi Papua di Jayapura kebanyakan hanya bicara2 saja di media,  tidak banyak aksi nyata.  Tidak ada kepercayaan diri juga padahal papua itu kaya dan punya posisi tawar dgn Jakarta yg sangat tinggi. 

Keenambelas,  birokrasi dan parlemen sdh dikuasai oleh kami.  

Ketujuhbelas,  orang Papua terlalu dewakan kami pendatang. Dewa jadi diberi apa pun,  harga dirinya pun kalian berikan, kamu  beri marga dan  angkat jadikan kepala suku,  nobatkan jd anak anaklah. Lalu,  di mana posisi kalian orang Papua di sana.  Kalian itu sebenarnya sedang bimbang. 

Kedelapan belas,  kalian orang Papua itu mudah dibeli dan tidak bisa bersatu dan mudah diprovokasi,  mudah dikotak2an dengan istilah gunung dan pantai sehingga kalian terhanyut dalam adu domba,  lupa daratan tanah besar Papua bahwa kalian adalah tuan tanah.  

Kesembilan belas,  kalian panas-panas tai ayam dan makan mentah ajaran kasih. Tuhan musnahkan musuh Israel di laut merah.  

Kalian tambah2 sendiri.  Ada banyak tanda kalian ini sesungguhnya akan segera tiada.  Pikirkan dan renungkanlah sodara.  

Dari sodara kalian,  Willy Sardi Jayapura.

Perkenalkan Kepala Distrik Youtadi Dan Kelima Kepala sekertaris Kampung Youtadi

SUMBER INFORMASI WA _FROUP KABAR YOUTADI Uraikan Melaluhi Suara kawasan Kehijauwan piyaiyita.com

Mengelar Pada tanggal sabtu 26 february 2022 Enarotali Paniai papua.

Agenda Pengenalan Kepala Distrik Youtadi Serta 5 (lima) Sekertaris Kampung Yakni Youtadi, 1 Youtadi 2, Yumauwo, Jibudide dan Jinitadi

Dengan adanya Pertemuan Pengenalan ini (bisa lelatif lebih dekat anatara Kep Diskt dan Kelimah Kepalah kampung) untuk membangun perubahan Youtadi dan sekitarnya; melaluhi Pendekatan anatara Camat youtadi serta kelima Kepala Kampung bisa Melihat sektor faktor apa yang kendalah Masyarakat Youtadi mengalami saat ini; misalnya Kesehatan dan pendidikan dll, dengan adanya bergandengan tangan tali persaudarahan Youtadi bisa Membangun dan bersama progress untuk "solve social problem" bersama.

"Kata Hati Kami Masyarakat Youtadi" Kami masyarakat Yotadi Menunggu orang yang Jiwa sosial dan Rasa Melimiliki youtadi yang Sesunggunya Untuk Perubahan Youtadi Bersama masyarakat serta Alam Youtadi Menunjan Perubahan Youtadi yang Berkelanjutan dan Kesejatrahan bersama.

Lanjut, Melaluhi Pertemuan Sederhana ini kami harapan bersama, bahwa Perubahan Youtadi ditanggan kami sendiri untuk Mencapai Tujuan Perkembagan kesejatrahan Penddikan, Kesehatan dan Pembangunan itu sendiri.

penutup, penulis Tuangkan alam Kertas Putih ini bahwa selamat Mengabdi Sebagai kepala distrik Youtadi alam Tuhan dan Alam Youtadi bersama Masa MegabdiNya.

Akhir Kata Koyaoo, amakaniee, Amanoee... 

ARTIKEL: WEST PAPUA: MENGGUGAT BANGSA KOLONIAL MODERN INDONESIA DENGAN MENULIS KARENA PENDUDUKAN & PENJAJAHAN INDONESIA DI WEST PAPUA ILEGAL

 

Oleh Dr. Socratez S. Yoman

1. Pendahuluan

Kita harus akui dengan jujur, bahwa pendudukan dan penjajahan/kolonialisme Indonesia di West Papua merupakan kejahatan politik, kejahatan kemanusiaan, kejahatan ketidakadilan, karena itu,  Pendudukan dan Penjajahan Indonesia di West Papua ialah Ilegal.

Tidak ada legitimasi rakyat dan bangsa West Papua. Yang ada adalah legitimasi kekerasan, kejahatan, kekejaman, kelaliman dengan moncong senjata

Saya sangat berterima kasih kepada Sejarawan dari UI, Rushdy Hoesein meyakinkan saya,  bahwa selama ini, saya bergelut dalam menulis sejarah bangsa West Papua,  terutama PEPERA 1969 yang cacat hukum dan moral itu. Pepera 1969  dimenangkan dan dilegitimasi dengan kekerasan moncong senjata ABRI (kini: TNI).

Karena itu,  Sejarawan Indonesia menolak Penelitian tiga lembaga Belanda bertajuk 'Dekolonisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia, 1945-1950', menggunakan dana 4,1 juta Euro. Penelitian yang dimulai pada September 2017.

"Saya dengan teman-teman angkatan '45 menolak. Karena, borok itu mestinya dikompres biar adem. Tapi kalau dicutik pakai lidi, bisa bengkak," kata sejarawan dari UI, Rushdy Hoesein, saat berbincang dengan detikcom, Senin (18/9/2017).

Ada pula sumber lain: Riset Perang Indonesia 1945-1950, Belanda Kucurkan 4,1 Juta Euro.

"Belanda adalah negara yang punya banyak simpanan bukti-bukti sejarah Indonesia, ini bakal jadi senjata utama saat berhadapan dengan peneliti Indonesia. Bila borok itu terus dikorek, khawatirnya sejarah Indonesia bisa berubah, soalnya Indonesia kurang data bila hendak mempertahankan sejarahnya."

"Kita memiliki data banyak yang amburadul dan banyak hoax-nya. Tentu dalam penggarapan ini ya kita bisa kalah. Dan bisa-bisa kita akan menerima data-data yang mereka (Belanda) miliki. Akibatnya, sejarah Indonesia akan berubah."

Ini senjata ampuh  bangsa West Papua. BANGKITLAH!

2. PEPERA 1969 Cacat Hukum dan Cacat Moral

Sebagian besar rakyat Indonesia belum tahu banyak proses pengganungan wilayah West Papua ke dalam wilayah Indonesia. Proses pengintegrasian melalui proses yang kejam, brutal dan tidak manusiawi.

Menurut Amiruddin al Rahab: "Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer." (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42).

 

Apa yang disampaikan Amiruddin tidak berlebihan, ada fakta sejarah militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1989 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6: "Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?"

(Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).

"Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir..."  (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).

Surat pimpinan militer berbunyi: " Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun B/P-kan baik dari AD maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di Irian Barat (IRBA) tahun 1969 HARUS DIMENANGKAN, HARUS DIMENANGKAN..."

(Sumber: Surat Telegram Resmi Kol. Inf.Soepomo, Komando Daerah Daerah Militer Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No:TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: Menghadapi Refendum di IRBA ( Irian Barat) tahun 1969).

Militer Indonesia benar-benar menimpahkan malapetaka bagi  bangsa West Papua. Bahkan setelah dimasukkan  West Papua secara ilegal dan secara paksa ke dalam wilayah Indonesia dan manusianya terus dibantai seperti hewan dan binatang buruan atas nama keamanan nasional.

3. Militer Indonesia Menghancurkan Masa Depan Rakyat West Papua

Sejak 1961 sampai 2018 ini, keluarga para militer  Indonesia yang pernah bertugas di West Papua dan bahkan yang sedang bertugas,  mereka hidup gembira dan senang dan menikmati hidup mereka. Tapi, sayang, mereka tidak tahu suami dan orang tua mereka dengan moncong senjata pernah dan sedang menindas dan membantai sesamanya atas nama keamanan nasional. Suami atau ayah mereka pernah menembak mati orang-orang yang sama seperti mereka. Suami atau orang tua mereka menciptakan malapetaka, meneteskan darah dan mencucurkan air mata orang Asli West Papua dan tulang-belulang mereka sedang berserakkan dan menjadi saksi bisu.

Tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab ini dilakukan ketika rakyat West Papua mempertahankn hak hidup dan masa depan di atas tanah leluhur mereka. Mereka ditembak mati ketika berjuang keadilan dan martabat demi perdamaian.

Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dikorbankan dengan moncong senjata militer Indonesia.

4. Mayoritas 95% rakyat West Papua memilih merdeka

"...bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua."

(Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman's report, July 18, 1969, in NAA).

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: "Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia."

(Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:

"Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka."  (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).

Kita dengan jujur harus  membandingkan aspirasi politik bangsa West Papua setelah 49  tahun sejak 1969 sampai 2018. Karena kita tidak berada di tahun 1969.

5. Apakah keinginan 95% bangsa West Papua  untuk merdeka pada 1969 itu sudah berkurang setelah 49 tahun?

Pertanyaan ini kita bertanya lagi mengapa ada UU Otsus 2001? Otsus ada karena rakyat dan bangsa West Papua dari Sorong-Merauke bangkit dan menyatakan merdeka lepas dari RI pada waktu terjadi reformasi 1998.

Pada 5-7 Juli 2011 diadakan Konferensi Perdamaian Papua dan perwakilan Kodam XVII Cenderawasih menjadi pembicara. Sebelumnya, ada permintaan bahw kalau saya sebut Papua saudara-saudara menyahut Damai.  Pada saat pembicara sebut Papua semua peserta balas: Merdeka...Merdeka...Merdeka....

Pada 10 Januari 2012 saya dengan Pdt. Marthen Luther Wanma sosialisasi hasil pertemuan dengan Presiden SBY di Cikeas pada 16 Desember 2011.  Saya betanya kepada peserta yang memenuhi ruang ibadah Gereja GKI Effata Manokwari. Siapa yang mau merdeka? Semua yang memenuhi ruangan itu berdiri: Merdeka...Merdeka....Merdeka....Tapi yang tidak berdiri adalah Sekda Manokwari dengan 2 orang PNS.

Pada 20 Januari 2012 pertemuan di Sorong dengan tujuan yang sama utk sosialisasi hasil pertemuan dengan SBY. Saya bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti di Manokwari. Seluruh peserta yang penuhi undangan berdiri dan berteriak: Merdeka..... Merdeka.....Merdeka....Tapi yang tidak ikut berdiri adalah yang pak mewakili Dandrem Sorong dan pak Kapolresta Sorong.

Pada 10 April 2018, saya hadir sebagai salah satu nara sumber dalam Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) di Sorong, suara untuk Papua Merdeka itu terdengar dalam duskusi-diskusi.  Di panel kami, ada yang bediri dan  menyatakan Merdeka adalah solusi terbaik.

Ada seorang teman sekolah saya di SMP, seorang pribadi pendiam, kami berdua duduk karena baru ketemu. Pada sesi tanya jawab, pak pendeta berdiri dan menyatakan:

"Jika kamu anggap kami beda Ras, dengan kamu, tidak serius urus kami sebagai bagian anak bangsa RI, beritahu kami, kami sudah mampu urus sendiri" (10/04/2018).

 

=======

Ita Wakhu Purom, Minggu, 06 Mei 2018; 21:31

TNI/PORLI Stop jadi guru Di PAPUA

Jaman sekarang itu Guru sekolah dasar minimal S1. Tidak ada guru lulusan SMA. Yang bisa mendapatkan dunia pekerjaan  lulusan SMA hanya masuk anggota TNI - POLRI.

  Guru itu punya kode etik sendiri yaitu: 

Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membantu manusia pembangunan yang benar dan baik. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Guru secara sendiri dan/atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antarsesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun didalam hubungan keseluruhan. Guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdian. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Namun ketika guru jam kerja: 

Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Karena profesi diatas yg sangat  berbeda maka disini sebagai kesimpulan bahwa,  

TNI - POLRI menjadi guru di Papua tujuannya hanya satu yaitu anak bangsa selalu taat kepada NKRI. Sesuai Opi, yang  mekanisme dimenggunakan oleh TNI - POLRI Indonesia di Papua adalah TNI masuk di sekolah,  mengajar  muridx tentang nasionalisme Indonesia. Adapun materi di ajarkan yaitu  mata pelajaran PPKN, selain itu matematika, itu pun tidak sesuai materi, TNI mengambil garis besar SJ jakni nasionalisme. 

TNI mengajar agar anak berbangsa  Papua tambah  mengetahui tentang nasionalisme Indonesia. 

Indikator yang digunakan oleh TNI Indonesia, menerapkan pada muridnya tentang merah putih Alias NKRI harga mati. 

Dengan pendekatan digunakan oleh TNI menyampaikan kepada muridnya, setelah lulus sekolah masuk TNI,  dan Pergi  ke Jakarta untuk mendapatkan pendidikan disana melalui Otsus, untuk  masalah biaya kita akan Carikan, basa-basi TNI saat mengajar. 

Namun dengan pendekatan ini banyak anak2 Papua   yang korban.  Penyebab TNI - POLRI dgn  dekat sama anak sekolah, sehingga TPNPB - OPM berfikir bahwa anak2 sekolah itu mata2 TNI -POLRI. Secara logika  benar TPNPB - OPM ambil  pernyataan  sikap pekan lalu bahwa siapapun mata2 TNI-POLRI siap bunuh. 

Guru2 yg gugur ditana Papua. Penyebab kebenaran TNI - POLRI karena semua sekolah TNI - POLRI yg berkusai. Di Papua profesi guru disingkirkan oleh TNI. Maka secara tidak langsung TPNPB - OPM bunuh guru.

Selama ini  TNI -  POLRI  Indonesia di Papua adalah menyamar jadi guru, jadi tukang ojek, jadi tukang bakso, menjaga toko, jadi supir angkot, jual minuman keras, buka tempat main judi, buka bajar semua oknum TNI. 

Saran saya, TNI STOP menjadi guru. Karena guru itu tidak pernah mengajar untuk kepentingan diri sendiri. 

Merumuskan diri oleh  TNI - POLRI adalah  Papua merdeka membekukan,  maka masalah politik jangan bahwa2 ke sekolah. 

Karena dgn cara apapun TNI mengajar anak-anak Papua taat kepada NKRI tp percuma. Papua merdeka bagi orang Papua harga mati.

IPMAPA Surabaya Menyatakan SIkap - Februari 09, 2021

PERNYATAAN SIKAP

IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA PAPUA

KOTA STUDI SE – SURABAYA

( PS IPMAPA KS SE-SBY )Rakyat Papua kembali diperhadapkan dengan situasi Politik Indonesia yang selalu melegalkan segala macam cara untuk mempertahankan kekuasaannya diatas tanah Papua. Elit Papua dan pemerintah Indonesia telah menunjukkan ambisinya dengan membuat suatu kebijakkan pemekaran Daerah Otonom Baru ( DOB ) yang sebenarnya sangat merungikan rakyat Papua.

        Sudah 20 tahun Otonomi Khusus bergulir diatas tanah Papua namun tidak menjawab apa yang menjadi keinginan rakyat Papua, sebab tuntutan rakyat Papua sebagaimana awal lahirnya Otonomi Khusus di tanah Papua, yakni rakyat Papua ingin berdaulat penuh atas tanah airnya atau Merdeka. Rakya Papua telah menunjukkan sikapnya dengan malakukan berbagai aksi penolakan terhadap kebijakan Otonomi Khusus, telah terjadi pada tahun 2005,tahun 2010, dan tahun 2013 namun Jakarta tetap memaksakan niatnya terhadap Papua dengan melakukan pembatasan akses jurnalis lokal dan asing, menyebarkan propaganda Rasis, melakukan penangkapan, pemenjarahan, pembunuhan terhadap aktivis dan rakyat Papua. 

            Disaat yang bersamaan banyak pakar akademisi dan peneliti sudah menyatakan otonomi khusus telah gagal mensejahterkan rakyat Papua. Otsus menunjukkan wajah politik Indonesia untuk membungkam aspirasi perjuangan rakyat Papua dan eksploitasi sumber daya alam terus berlanjut demi kepentingan kapitalisme dan imperealisme. Namun penolakan dan data kegagalan otonomi khusus yang telah di konsumsi oleh berbagai kalangan, pemerintah Indonesia tetap memaksa keinginannya dan mengabaikan protes – protes rakyat papua. Sebagaimana yang telah terjadi pada awal tahun 2021 dimana badan legislasi ( Baleg ) DPR RI telah menginvestasikan UU ( RUU ) yang diusulkan masuk dalam program legislasi nasional ( Prolegnas ) prioritas 2021. Rincihannya, 26 RUU usulan dari DPR RI, 10 RUU usulan dari pemerintah dan 2 RUU usulan dari DPR RI. Salah satunya pembahsan ototnomi khusus bagi papua, yang dipertegas dengan surat perintah presiden pada tanggal 4 desember 2020 lalu. Hal ini merupakan bukti bahwa Jakarta dan kroni – kroninya yakni elit papua tetap menggubris hal – hal diluar keinginan politiknya atas tanah papua.

            Sejatinya Otomi Khusus ( OTSUS ) hanyalah sebuah upaya dari pemerintah pusat untuk memperpanjang pendertiaan Orang Asli Papua ( OAP ) di atas Tanahnya sendiri, karena Otonomi Khusus membawah dampak negatif seperti pembunuhan, penembakan dan lainnya untuk Orang Asli Papua. Masyarakat, kecil ( sipil ) sama sekali tidak merasakan berbagai aspek - aspek seperti pendidikan ,kesehatan, ekonomi dan Sumber Daya Manusia ( SDM ).

            Dalam waktu yang bersamaan pemerintah indonesia dan kaki tangannya yang berada diatas tanah papua telah menunjukkan sikap yang sangat fasis dan otoriter terhadap rakyat papua, sehingga suara penolakan otonomi khusus dibalas dengan pembentukkan/pemekaran Daerah Otonom Baru ( DOB ) tanpa melibatkan rakyat papua ( Orang Asli Papua ).

 

Melihat dinamika yang terjadi diatas tanah papua, maka kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua Kota Studi Se – Surabaya

 ( IPMAPA KS SE – SBY ) dengan tegas menyatakan sikap : 

Menolak pembentukan/pemekaran Daerah Otonom Baru ( DOB ) di seluruh Tanah Papua dan lebih khusunya Pemekaran Provinsi Baru Di Wilayah Adat LAPAGO dan MEEPAGO.

Menolak Otonomi Khusus ( OTSUS ) dan mendukung penuh Petisi Rakyat Papua ( PRP ) yang telah menggalang suara rakyat 654.561 yang menolak keberlanjutan otonomi khusus ( OTSUS ) ditanah papua

Kami mendesak kepada KOMNAS HAM segera menyelesaikan Pelanggaran HAM di atas Tanah Papua dan terlebih kusus untuk menindaklanjuti kasus penembakan 5 warga sipil di Kabupaten Puncak Distrik Gome Utara Desa Yaiki-Maiki.

 Hentikan Operasi Militer dan segera tarik Militer Organik dan Non – Organik di seluruh Tanah Papua.

 MRP, DPRP, Gubernur, Wali Kota, Bupati, DPRD dan Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ) stop membahas/pemekaran Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Tanah Papua.

Hentikan adanya Eksploitasi Sumber Daya Alam di seluruh Tanah Papua.

Menolak segala bentuk kompromi serta agenda – agenda yang membahas dan memutuskan tanpa melibatkan Rakyat Papua selaku Subjek dan Objek seluruh persoalan di Tanah Papua.

Kami dengan tegas meminta kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ( MENDAGRI RI ) segera Mencabut UU No. 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Segera hentikan Pembangunan Markas Militer di seluruh Tanah Papua       

Hentikan segala bentuk Diskriminasi dan Intimidasi terhadap Mahasiswa Papua di seluruh Indonesia

Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa West Papua

Demikian pernyataan sikap dan seruan ini. Atas perhatian dan dukungan seluruh pihak yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia dan demokrasi bagi Rakyat dan Mahasiswa Papua Barat, Kami Ucapkan termakasih.

koyao,  koha, amakaniee, ,amolongo,nimaowitimi,kinaonak,nare,yepmum,tabea mufa,walak,foi moi,wainambe, nayaklak Wa wa wa….

Catan buat Bupati Mimika dan Puncak

Catatan : Bupati Puncak dan Timika penyataan ini dari hati bicara apa dari denggul ,daerah Puncak dan Timika birokrat orang pendang yang pimpin apa2 percaya kan orang pendang terus baru AOP kemanakah? hanya ingin jadi pemimpin otoriter terus berjuang alam sayang beliau_ beliau tapi sistem kolonialisme tidak syg beliau_beliau besok pemekaran Papua Tengah jadi beliau2 bawah ke jakarta dan di vaksinasi. Tdk tau tujuan nya apa koreksi sendiri.  Fakta yang terjadi dalam tahun 2020 ini pemimpin senior kita meninggal berterus2 10 pahlawan. Apa tdk analisis kejadian ini pak orang jakarta tidak butuh MANUSIA PAPUA Tetapi ALAM DAN KEKAYAAN. Dan tahun ini punya program                            1. Menghilangkan Etnis Malanesia.                                   2. Imingrasi to Papua 3.Daerah papua jadi Operasi Militer.                                       Dlm catatan pdt.Dr. Socratez Yoman, MA

 Realitas

PARA SARJANA PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI NEGARA YANG TIDAK MENGERTI SYARAT-SYARAT PEMEKARAN PEMERINTAHAN BARU

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman,MA

Istilah kata "tidak mengerti" dan "belum mengerti" layak dialamatkan kepada beberapa orang yang bergelar sarjana dan master atau bergelar S3. Katanya, orang-orang Papua sudah banyak yang sudah sarjana, master dan juga bergelar S3???? Dari para sarjana ini kebanyakan dari jurusan politik, administrasi negara dan pemerintahan.

Kita semua, termasuk penulis bergelar S3, namun penguasa Indonesia sedang mempermainkan martabat kami dan tertawa kami. Karena, kita bertingkah laku dan berpikir, berbicara seperti orang-orang yang tidak terdidik, tidak ada ilmu dalam hidup kita. Sepertinya selama kuliah kita orang-orang yang membeli nilai kepada para dosen dan ijazah di universitas.

Buktinya?

Para sarjana ini ramai-ramai mendukung pemekaran provinsi-provinsi BONEKA Indonesia yang diskenariokan oleh Menteri Dalam Negeri, Haji Dr. Tito Karnavian untuk kepentingan politis dan proses pemusnahan etnis orang asli Papua lebih cepat dengan sistematis, terstruktur, terlembaga, masif dan kolektif.

Penulis bukan orang berlatar belakang dari jurusan administrasi negara dan pemerintahan, melainkan dari background Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Cenderawasih Jayapura. Tapi, penulis sedikit mengerti tentang syarat-syarat atau kriteria pembentukan suatu pemerintahan baru yang HARUS dan MUTLAK dipenuhi, yaitu:

1. Jumlah

2. Luas wilayah

3. Sumber Daya Manusia

4. Sumber Daya Alam

5. Sumber Dana

Paradoks dalam konteks Papua dari lima syarat ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut.

1. Jumlah penduduk dua provinsi Papua dan Papua Barat HANYA 4.392.025 jiwa.

Sangat lucu dan aneh serta sangat tidak rasional penduduk 4 juga jiwa dibutuhkan 6 provinsi di Tanah Papua.

Sedangkan jumlah Penduduk:

Jawa Barat 46.497.175 jiwa;

Jawa Tengah 35.557.248 jiwa;

Jawa Timur 38.828.061; Tetapi tidak ada pemekaran provinsi-provinsi baru.

Apakah layak 4 juta penduduk membutuh 6 provinsi di Tanah Papua?

2. Luas wilayah. Untuk luas wilayah masuk akal karena Papua wilayah luas dan sangat kaya.

3. Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia juga menjadi tantangan tersendiri yang perlu menjadi perhatian yang sangat serius.

4. Sumber Daya Alam. Ya, SDA tidak menjadi masalah. Tidak perlu dijelaskan.

5. Sumber Dana. Masalah besar ialah darimana dana besar untuk membiayai pemekaran provinsi-provinsi baru di Papua?

Indonesia sedang sakit parah dengan

utang Indonesia kepada bangsa-bangsa asing sebagai berikut:

5.1. Utang Indonesia Tahun 2020

Posisi utang Indonesia per Juli 2020 telah menyentuh Rp 5.434,86 triliun. Utang tersebut terdiri dari SBN Rp 4.596,6 triliun, pinjamanRp 10,53 triliun, dan ULN Rp 828,07 triliun. Rasio utang terhadap PDB telah naik menjadi 34,53 persen dari sebelumnya 33,63 persen pada Juli 2020.

5. 2. Utang Indonesia Tahun 2021

Pemerintah menargetkan utang baru padatahun 2021 sebesar Rp 1.177,4 triliun. Sebagian besar utang tersebut didapat melalui penerbitan SBN sebesar Rp1.207,3 triliun.

Pemekaran Provinsi dan Kabupaten itu operasi militer dan operasi transmigrasi atas nama pembangungan untuk pemusnahan penduduk asli Papua dengan sistematis, terstruktur, terlembaga, masif dan kolektif. Kalau alasan kesejahteraan, tetapi fakta di depan mata kita bahwa penduduk di Jawa dan Jakarta lebih banyak miskin dan tidur dibawah kolong jembatan dan banyak pengemis hidup tanpa tanah dan juga tanpa harapan.

Dalam buku berjudul: Pintu Menuju Papua Merdeka (Yoman:2000, hal.78-86) diungkap Dokumen Sangat Rahasia dari Departemen Dalam Negeri, Dirjen Kesbang dan LINMAS untuk pemekaran provinsi Papua.

Dalam buku berjudul: Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat (Yoman: 2007), pada bab 5 dibongkar dokumen rahasia Negara untuk pemekaran provinsi-provinsi di Tanah Papua.

Dokumen rahasia itu juga diulas kembali sebagai peringatan adanya ancaman bahaya itu dalam buku berjudul: Otomomi, Pemerakan, dan Merdeka (Yoman:2010).

Dokumen yang disebut Dokumen Sangat Rahasia bertujuan untuk pengkondisian wilayah dan pengembangan jaringan komumikasi dalam menyikapi perkembangan tuntutan Papua Merdeka.

Dokumen Sangat Rahasia itu bernomor: 578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tanggal 9 Juni 2000. Dan juga "Dokumen Dewan Ketahanan Nasional Sekretariatan Jenderal, Jakarta, 27 Mei 2003 dan tanggal 28 Mei 2003 bertema: Strategi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Separatis di Papua melalui Pendekatan Bidang Politik dan Keamanan."

Seluruh rakyat Indonesia dan rakyat Papua perlu ketahui, bahwa Negara Indonesia melakukan operasi militer, operasi transmigrasi, operasi pemekaran kabupaten dan provinsi di Tanah Melanesia di West Papua. Operasi-operasi ini merupakan sejarah kekerasan terpanjang di Asia. Tiga bentuk operasi ini dilaksanakan pemerintah Indonesia secara sistematis, terpogram, terorganisir, terlembaga, kolektif dan masif. Tujuan utama dari operasi-operasi ini untuk PEMUSNAHAN penduduk orang asli Papua.

Hermanus (Herman) Wayoi pernah menyatakan: "Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggatinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan mendatangkan transmigrasi dari luar daerah dalam jumlah ribuan untuk mendiami lembah-lembah yang subur di Tanah Papua. Dua macam operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan Ras Melanesia di tanah ini…” (Sumber: Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan Di Papua Barat: Yoman, 2007, hal. 143). Dikutip dari Makalah Tanah Papua (Irian Jaya) Masih Dalam Status Tanah Jajahan: Mengungkap Hati Nurani Rakyat Tanah Papua ( Bandar Numbay, Medyo Februari 1999).

Akhir dari tulisan pendek ini, penulis memberikan pertanyaan kepada para sarjana yang berjuang untuk pemekaran provinsi-provinsi baru di Tanah Papua?

1. Apakah layak dan memenuhi syarat 6 provinsi hanya untuk 4 juta penduduk di Papua dan Papua Barat?

2. Apakah Anda semua ditugaskan oleh negara untuk mendukung dan memperkuat mempercepat pemusnahan etnis orang asli Papua yang tersisa hanya 4 juta ini?

3. Bagaimana masa depan anak cucu Anda kalau Tanah ini dikuasai oleh orang-orang Melayu dalam 6 provinsi-provinsi baru yang Anda perjuangkan?

Sebenarnya, Anda semua tidak sadar, Anda sedang mendukung dan memperkuat operasi militer dan operasi transmigrasi untuk pemusnahan penduduk asli Papua.

Doa dan harapan penulis supaya tulisan singkat ini berguna.

Waa....Waa.....Waa.....Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom, 5 Februari 2021

Penulis: Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

Anggota:

1. Dewan Gereja Papua (WPCC)

2. Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC)

3. Aliansi Baptis Dunia (BWA).